DPRD Inhil Desak Beberapa Perusahaan Perkebunan Legalitaskan Status Lahan Usahanya
Dalam kesempatan itu Junaidi juga menyoroti adanya perusahaan yang tidak mendaftarkan NPWP perusahaan mereka di Inhil. Meski diakuinya tidak ada aturan yang dilanggar, tapi secara etika, hal itu sangat tidak pantas dilakukan.
"Operasi dan cari makan di Inhil, sedangkan PAD masuk ke daerah lain. Logikanya apa layak seperti itu dilakukan. Hormatilah daerah dimana mereka numpang hidup," katanya. (R24/Rgo)
"Operasi dan cari makan di Inhil, sedangkan PAD masuk ke daerah lain. Logikanya apa layak seperti itu dilakukan. Hormatilah daerah dimana mereka numpang hidup," katanya. (R24/Rgo)
Baca juga: Tokoh Pemuda Pulau Kijang Inhil Minta Pemerintah Cari Solusi Anjloknya Harga Kelapa dan Pinang