RIAU24.COM -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan. KPK menyebut perkara yang dihentikan itu terkait penyelidikan di kementerian, BUMN DPRD hingga DPR. 

"Jadi 36 perkara tadi seperti yang disampaikan diawal ini perkara-perkara yang melibatkan ada Kementerian, BUMN, aparat penegak hukum kemudian juga di lembaga-lembaga negara, DPR, DPRD," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, mengutip dari Detik. com. Kamis 20 Februari 2020.

Ali mengatakan ada pula penyelidikan kasus yang berkaitan dengan kepala daerah juga dihentikan. Namun Ali enggan menjelaskan lebih detail mengenai 36 kasus yang dihentikan dalam proses penyelidikan.

"Namun tentunya kami tidak bisa melakukan atau menyampaikan secara rinci 36 itu perkara dugaan atau sprinlid nomor berapa karena ini proses penyelidikan tentunya sebagai di UU Keterbukaan Informasi ada informasi yang dikecualikan dalam proses ini karena tentunya penghentian penyelidikan," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK mengatakan telah menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan. KPK mengatakan penghentian perkara ini dilakukan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi telah menghentikan 36 perkara di tahap Penyelidikan. Hal ini kami uraikan lebih lanjut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 UU KPK," kata Ali Fikri.