RIAU24.COM -  Kementerian Keuangan mencatat total utang Pemerintah pusat hingga Januari 2020 sebesar Rp4. 817,5 trilliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi utang pada Januari 2019 yang mencapai Rp4. 498,6 triliun. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merincikanw total utang Pemerintah pusat tersebut terdiri dari pinjaman baik bilateral, multilateral komersil sampai pinjaman dalam negeri dengan tota Rp 751,90 triliun. 

Sementara itu, outstanding Surat Berharga Negara mencapai Rp 4.065,65 triliun. Meski demikian secara keseluruhan, posisi utang hingga saat ini mencapai 30,21 persen terhadap PDB.

"Peningkatan tersebut lebih disebabkan adanya peningkatan utang dari SBN dan pinjaman dalam negeri," kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, mengutip dari Merdeka. Rabu 19 Februari 2020.

Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 122,47 triliun pada Januari 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penarikan utang di awal tahun.

"Karena adanya front loading yang dilakukan dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup preferable pada Februari ini," jelas dia.

Pemerintah masih mengandalkan sumber pembiayaan utang utamanya melalui penerbitan SBN. Meskipun terdapat kecenderungan pertumbuhan yang menurun dari sumber pembiayaan SBN seiring menurunnya pertumbuhan defisit APBN selama beberapa tahun belakangan.

"Selain bertumpu pada penerbitan SBN, strategi pembiayaan utang juga melibatkan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman dalam negeri mengutamakan pada kegiatan prioritas."