"Kalau sampai aksi besar kami juga tidak didengar dan itu (Omnibus Law Cipta Kerja) tetap disahkan tanpa ada melibatkan kami buruh, berarti pemerintah mendukung chaos," keluh Elly.

Sementara itu, Sekjen KSBSI Dedi Hardianto menegaskan, pihaknya akan menyuarakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di 15 provinsi 34 kabupaten/kota pada tanggal 2 Maret dan 11 Maret dalam bentuk aksi-aksi. Pihaknya juga meminta agar para awak media turut menyampaikan ke pemerintah bahwa KBSI melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh.***