RIAU24.COM - JAKARTA - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menyebut, 'nasib' Amien Rais di partai yang dilahirkannya itu tergantung keputusan Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai formatur tunggal yang menyusun kepengurusan PAN periode 2020-2025.

Amien pada periode sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Sementara, posisi Dewan Kehormatan, kata Bima, diputuskan oleh Ketua Umum dan tidak ditunjuk kongres seperti Majelis Pertimbangan Partai yang mengangkat Hatta Rajasa sebagai ketua.

Bima mengaku belum tahu apa yang akan menjadi keputusan Zulkifli. Apakah posisi Ketua Dewan Kehormatan akan dijabat Amien lagi atau tidak.

"Di AD/ART ada Dewan Kehormatan itu. Tapi kita kembalikan ke Pak Zul, apakah Pak Zul akan menunjuk orang pengganti Pak Amien atau bagaimana kita belum tahu juga," kata Bima di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (16/2/2020) melansir liputan6.com.

Bima mengatakan, Zulkifli prinsipnya akan merangkul semua kekuatan. Termasuk kubu Amien Rais dan Mulfachri Harahap yang kemarin kalah di Kongres V PAN.

"Ya saya kira secara prinsip, PAN harus menghimpun semua kekuatan. Itu prinsipnya. Jangan ada yg ditinggalkan lah. karena kita targetnya 3 besar nih, nggak main-main," kata dia.

Bima tidak bisa memastikan apakah Amien tetap masuk kepengurusan atau tidak di PAN. Menurutnya itu pembicaraan tingkat dewa.

"Tapi apakah Pak Amien masih di dalam atau tidak, ini sudah pembicaraan tingkat dewa," kata dia.

Selain itu, Bima juga menegaskan, PAN tidak akan menawarkan diri bergabung koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelum ada undangan untuk bergabung, pihaknya tak bisa langsung memutuskan bergabung karena bukan partai pengusung Jokowi.

"Kita ini kan tidak masuk gerbong koalisi pemenangan Pak Jokowi. Jadi pasti kita harus bisa mnempatkan diri. Ketika undangan belum datang, kita tidak akan menawarkan," ujar Bima.

PAN, menurut Bima, akan mempertimbangkan tawaran untuk bergabung dengan koalisi Jokowi apabila undangan itu disampaikan kepada PAN.

"Tapi ketika ada undangan itu datang, dan ada ruang politik, pasti akan kita diskusikan secara internal dengan terbuka. Opsi itu kita buka kembali," ujarnya.

Namun, Bima menegaskan PAN tidak menunggu tawaran masuk koalisi. Menurutnya, PAN tidak mematok harus di dalam atau luar. Keputusan soal sikap politik ini akan diputuskan secara tegas dalam Rakernas setelah struktur DPP terbentuk.

"Saat ini kita membuka semua opsi itu. Tidak mematok PAN harus di luar, di dalam pun sama saja," kata Bima.

Wali kota Bogor itu menilai PAN seharusnya memberikan sikap politik yang tegas. Agar tidak lagi berada di tengah-tengah atau posisi yang tidak jelas.

"Kalau saya melihatnya tidak ada lagi posisi yang nanggung atau grey area, pilihannya jadi oposisi atau betul-betul menjalankan program pemerintah," ujar Bima. ***