RIAU24.COM - Selama menjabat presiden Rusia, Vladimir Putin menegaskan jika pihaknya tidak akan melegalkan pernikahan sesama jenis. Dia mengatakan pihaknya tidak akan membiarkan konsep tradisional mengenai ibu dan ayah dijatuhkan dengan sebutan "orang tua nomor 1" dan "orang tua nomor 2".

"Mengenai "orang tua nomor 1 dan "orangtua nomor 2", saya sudah berbicara di depan umum tentang hal ini dan saya akan mengulanginya lagi, selama saya presiden, ini tidak akan terjadi. Yang ada ialah ayah dan ibu," kata Putin dilansir dari Republika.co.id, Jumat 14 Februari 2020.

Diketahui, Putin sendirin sudah menjabat selama dua dekade. Selama menjabat, Putin telah menyelaraskan dirinya dengan Gereja Ortodoks dan berusaha menjauhkan Rusia dari nilai-nilai Barat liberal, termasuk sikap terhadap homoseksualitas dan fluiditas gender.

Pernyataan tersebut dia utarakan ketika bertemu komisi negara untuk membahas perubahan konstitusi Rusia. Di pertemuan tersebut, salah seorang anggota komisi menyarankan agar definisi keluarga dalam konstitusi lebih diperjelas.

zxc1

Ia ingin agar "keluarga" dijabarkan sebagai perkawinan antara seorang pria dan wanita, sejalan dengan visi Putin. Akan tetapi, Putin menolak definisi tersebut. Ia menganggap usulan itu akan melanggar hak keluarga dengan orang tua tunggal.

Komisi tersebut dibentuk bulan lalu setelah Putin mengumumkan perubahan besar pada sistem politik Rusia yang secara luas dipandang telah dirancang untuk membantunya memperluas cengkeramannya pada kekuasaan setelah masa periodenya berakhir pada 2024. Putin dituding ingin pensiun, tetapi tetap punya kuasa.

Proposal lain telah diajukan dan Putin diminta untuk mengomentari proposal untuk menambahkan garis dalam konstitusi yang mendefinisikan pernikahan sebagai persatuan antara pria dan wanita.

"Kita hanya perlu berpikir dalam frasa apa dan di mana melakukan ini," ujarnya.
zxc2

Dalam komentar terpisah selama pertemuan itu, Putin mengatakan ia mendukung gagasan untuk membuat pemberian bagian apa pun dari wilayahnya sebagai langkah yang bertentangan dengan konstitusi. Langkah ini mungkin akan membuat Jepang dan Ukraina kesal dengan perselisihan tanah dengan Moskow.

Rusia mencaplok semenanjung Krimea dari Ukraina pada 2014 dan telah terlibat dalam perselisihan selama puluhan tahun dengan Tokyo mengenai kepemilikan untaian pulau di Pasifik yang direbut Moskow dari Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua.

Rusia dan Jepang telah mengadakan pembicaraan mengenai sengketa terakhir yang telah mencegah para pihak secara resmi menandatangani perjanjian damai setelah Perang Dunia Kedua.

"Kami sedang melakukan pembicaraan dengan mitra kami tentang pertanyaan-pertanyaan tertentu, tetapi saya menyukai gagasan itu sendiri," tutur Putin.