RIAU24.COM -  Sejak melontarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, terus menuai kecaman pedas dari banyak kalangan. Menyikapi perkembangan itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko meyakini Yudian tak bermaksud menyudutkan bahwa agama memang menjadi musuh Pancasila. 

"Ya, bisa saja yang memaknainya yang salah. Padahal bukan seperti itu maksudnya," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 13 Februari 2020. 

Dilansir cnnindonesia, tak hanya membela, Moeldoko malah meminta semua pihak tak menyalahkan pernyataan Yudian. Ia meyakini Yudian menyampaikan pendapatnya dengan penuh pertimbangan dan pikiran yang jernih. "Beliau itu intelektual dan agamanya juga tinggi. Jadi mesti kita lihat dengan jernih. Jangan dijustifikasi," katanya.

Bahkan terkait pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menilai pemikiran Yudian bisa mengancam eksistensi negara, Moeldoko malah menilai MUI terlalu terburu-buru. 

"Ah, terlalu terburu-buru itu," ujarnya lagi. 

Terkait hal itu, cnnindonesia sudah berusaha menghubungi Yudiawan untuk meminta penjelasan kembali soal pernyataanya tersebut. Namun panggilan telepon dan pertanyaan lewat pesan singkat belum direspons.

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi yang dikonfirmasi dalam kesempatan terpisah, enggan berkomentar banyak terkait pernyataan Ketua BPIP tersebut. Menurutnya, Yudian yang baru saja dilantik pekan lalu ini telah mengklarifikasi pernyataannya.  

"Beliau (Yudian) sudah klarifikasi, jadi kita pegang saja klarifikasinya," ujarnya, di Masjid Al-Akbar, Surabaya.

Menurut Fachrul, Yudian tidak bermaksud menyampaikan pertentangan antara agama dan Pancasila. Justru, kata Fachrul, Yudian menyampaikan bahwa Pancasila didukung oleh para ulama dan tak bertentangan dengan agama.

Seperti diketahui, sejak pernyataan Kepala BPIP itu marak beredar di tengah masyarakat, hujatan dan kecaman terus tertuju kepada Yudian. 

Salah satunya, datang dari Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Ia menyoroti pernyataan Yudian yang menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila. Dia menyayangkan keberadaan BPIP hanya membuat gaduh.

Jansen membandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak memiliki BPIP. Menurutnya, kerukunan di kalangan masyarakat menurun di pemerintahan kali ini.

"Di era ini tambah parah saja kita terbelah dalam perbedaan. Istana dan sekitarnya instropeksilah diri, hati-hati bernarasi. Sudah lampu kuning ini sebentar lagi merah," ujarnya dalam keterangan tertulis. 

Jansen mengaku heran ada kelompok yang menyebut era Presiden Joko Widodo lebih adem. Sebab menurutnya pemerintah lebih sering menghebohkan publik dengan pernyataan-pernyataan kontroversial. 

Tak hanya itu, Jansen menilai, eharusnya pemerintahan periode ini bisa lebih baik. Sebab pemerintah rela menggelontorkan uang secara besar-besaran kepada beberapa lembaga baru.

"Harusnya dengan adanya BPIP yang dewan pengarahnya saja berjibun dan gajinya tambun, kita bisa lebih rukun lagi dibanding era SBY yang tanpa BPIP, KSP, dan lain-lain," ujarnya.

Jansen berharap pernyataan kontroversial Kepala BPIP jadi polemik terakhir. Dia meminta pemerintah untuk fokus membangun kerukunan antarwarga di periode kali ini. ***