RIAU24.COM - BENGKALIS- Dinilai lamban dan tidak memenuhi aturan dalam mengesahkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) 2020. Sebanyak empat orang gaji kepala desa (kades) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) diberikan sanksi pinalti.

zxc1

Sanksi itu yakni dengan cara tak dibayarkan kurun waktu Januari hingga Februari 2020. Keempat kades maupun BPD yang dikenai sanksi itu adalah Desa Senderak dan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis. Kemudian Desa Titi Akar, Kecamatan Rupat Utara serta Desa Bantan Sari, Kecamatan Bantan.

Dengan sanksi gaji yang tidak dibayarkan tersebut, dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, Drs. H. Yuhelmi ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin 10 Februari 2020.