Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi juga menilai pernyataan Yasonna pada 16 Januari yang mengatakan Harun Masiku masih berada di luar negeri membuat proses penegakan hukum terhambat. 

Padahal, di sejumlah media sudah tersebar rekaman CCTV di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang memperlihatkan Harun Masiku sudah masuk ke Indonesia sejak 7 Januari 2020.

"Jadi dorongan kita dua , Jokowi copot Yasonna dan KPK turunkan surat obstruction of justice (merintangi penyidikan) pada Yasonna," ucap Kurnia.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi juga tak melihat ada keseriusan dan kemauan dari KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Ketua KPK Firli Bahuri dinilai terlalu 'santai' dalam mengusut kasus ini.

"Kemaren kita dengar rapat dengar pendapat Firli Bahuri buang badan saat ditanya masalah PTIK. Jadi selain penyegelan, Harun Masiku dan PTIK," ucap Kurnia.

"Ini belum dua bulan pimpinan KPK menjabat, tapi kontroversi-nya luar biasa. Ini bukti ada problem serius di kepemimpinan Pak Firli," tutup Kurnia.