RIAU24.COM -  Anggota parlemen Eropa telah melakukan pemungutan suara terhadap Perjanjian Penarikan (Withdrawal Agreement) pada Rabu (29/1/2020) di Brussels. Perjanjian setebal 541 halaman tersebut adalah dokumen yang berisi aturan-aturan hukum tentang bagaimana Inggris akan meninggalkan Uni Eropa (Brexit).

Hasil dari pemungutan suara di Parlemen Eropa membuka jalan bagi terlaksananya Brexit pada 31 Januari 2020. Ini juga berarti, mulai Senin dan seterusnya tidak akan ada anggota parlemen Inggris di Parlemen Eropa.

Pemungutan suara diwarnai debat emosional di mana beberapa pembicara meneteskan air mata, anggota parlemen Uni Eropa memberikan suara 621 berbanding 49 menentang perjanjian Brexit yang disegel antara Inggris dan 27 negara anggota lainnya Oktober lalu, lebih dari tiga tahun sejak warga Inggris memilih.

Menurut Reuters, 30 Januari 2020, 13 anggota parlemen abstain dan majelis kemudian menyanyikan lagu Auld Lang Syne, lagu perpisahan tradisional Skotlandia. 73 anggota parlemen Uni Eropa dari Inggris mengadakan pesta "Au Revoir" di gedung parlemen UE setelah pemungutan suara.

Pada Januari 2019, kesepakatan Brexit May kalah di Parlemen Inggris dengan 432 berbanding 202 suara. Kesepakatan May ditolak untuk yang kedua dan ketiga pada Maret 2019. May mundur sebagai perdana menteri pada Juni di tahun yang sama karena gagal mendapatkan suara dukungan anggota parlemen Inggris untuk kesepakatan Brexit-nya, dikutip dari RT.

Setelah terpilih sebagai PM baru, Boris Johnson menentang semua peluang untuk mendapatkan perubahan kritis pada perjanjian penarikan dari Brussel, seperti kesepakatan backstop Irlandia yang kontroversial, membuka jalan bagi mayoritas parlemen Inggris dalam kesepakatan tersebut.

Pada Desember 2019, Johnson menyerukan pemilihan umum dini untuk menjamin kelancaran proses kesepakatan Brexit-nya melalui berbagai tahapan di parlemen. Langkah itu terbayar, dan partainya mendapatkan kemenangan mayoritas 80 kursi.

Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada hari Jumat pukul 11 malam GMT. Blok sekarang akan secara resmi memulai negosiasi pada pengaturan perdagangan masa depan dengan London pada tanggal 1 Februari. Pemerintahan Johnson bersikeras bahwa perundingan tidak boleh melampaui 31 Desember 2020, ketika periode transisi, yang akan membuat Inggris mengikuti aturan Uni Eropa, mencapai titik akhir.***