Istana Kepresidenan bahkan meminta agar semua pihak untuk berhenti berbicara kepada media terkait masalah banjir underpass Kemayoran. Menurutnya, hal itu cukup dibahas di internal pemerintahan. "Kita bersama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada kewenangan pemerintah pusat, atau yagn menjadi kewenangan Pemda DKI," jelas Heru.

Heru pun mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menyebutkan bahwa wilayah Kemayoran merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, yang dalam hal ini Sekretariat Negara.

Padahal menurut Heru, seluruh wilayah Ibu Kota menjadi tanggung jawab penuh pemerintah provinsi DKI Jakarta. "Jangan hanya karena ada areal yang kewenangannya di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu," tegasnya.

"Dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir," tegas Heru.***