Marwan Kritik Rencana Pencabutan Gas Bersubsidi 3 Kg Oleh Pemerintah
RIAU24.COM - Anggota DPRD Riau dari Gerindra Marwan Yohanis mengkritik soal rencana pencabutan gas bersubsidi 3 Kg oleh pemerintah pusat. Menurut Marwan apa yang dilakukan pemerintah akan menambah penderitaan orang miskin di Indonesia.
"Untuk apa kita membangun jalan tol, kalau jalan tol itu subsidi untuk orang kaya bermobil, untuk apa pinjam duit banyak-banyak dibuat jalan tol yang menikmati orang kaya saja, " kata Marwan. Jumat 24 Januari 2020.
Artinya kata Marwan apa yang direncanakan pemerintah untuk mencabut gas bersubsidi adalah cara berfikir terbalik. Kanapa hal ini ditegaskan, Marwan mengatakan karena negara ini hadir bukan untuk mengurus orang kaya tapi mengurusi rakyat miskin.
"Tapi ini nyatanya saya lihat negara malah menyengsarakan rakyat. Tidak hanya gas subsidi, BPJS juga dinaikkan, listrik juga demikian,"terangnya.
Anggota komisi II DPRD Riau ini juga menilai apa yang dilakukan pemerintah pusat untuk mencabut subsidi gas 3 Kg bukti kegagalan kepala negara dalam mengurusi orang miskin dan tidak mampu.
Sebelumnya Pemerintah memastikan akan mencabut subsidi elpiji 3 kg alias gas melon. Kebijakan tersebut dilakukan mulai awal semester II-2020.
"Elpiji ini tantangan kita di 2020, secara prinsip elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat yang berhak, sedang persiapan subsidi langsung pada masyarakat. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa diterapkan," ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto di Jakarta. mengutip iNews.id. Selasa 14 Januari 2020.
Djoko mengatakan, ESDM terus berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, terutama Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, serta Kemenko PMK. Sinergi ini penting supaya penyaluran gas elpiji 3 kg tepat sasaran.
"Berbagai sektor terkait setuju untuk elpiji 3 kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak," ucapnya.