Ma'ruf juga mengatakan langkah Presiden Joko Widodo yang meminta DPR agar mengesahkan RUU Omnibus Law menjadi UU merupakan langkah tepat. Desakan itu perlu dilakukan agar kebijakan bisa lekas dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Namun demikian, Ma'ruf menyatakan ekspektasi itu tergantung dari pembahasan dan dinamika yang ada di DPR. Kata dia lagi, akan bagus bila DPR bisa dengan cepat mengesahkan.

"Kita sudah bisa mengantisipasi hal-hal yang jadi hambatan untuk investasi, tenaga kerja, perpajakan dan sebagainya, tapi nanti tergantung proses di DPR," tuturnya.
zxc2

Dilanjutkan Ma'ruf, sejauh ini pemerintah belum menyerahkan draf RUU Omnibus Law itu ke DPR. Pemerintah masih ingin mendengar masukan dari berbagai pihak agar tak menimbulkan reaksi berlebihan di tengah masyarakat.

"Dialog-dialog dengan pihak buruh, pengusaha, pihak yang akan terlibat. Penyusunan dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan sehingga tak menimbulkan reaksi," lanjutnya.