RIAU24.COM - PEKANBARU - Kedatangan puluhan massa Forum RT/RW di kantor Mall Pelayanan Publik (MPP), Rabu (22/1/2020) dalam akai menuntut kejelasan pembayaran insentif yang menunggak 3 bulan di tahun 2019 disambut baik Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Syofaizal yang didampingi Kepala Satpol-PP Kota Pelanbaru, Agus Pramono hadir ditengah kumpulan massa aksi ketika itu.

“Kami menghargai kerja bapak ibuk semua dalam membantu menjalankan program pemerintah, untuk itu, doakan kami mudah-mudahan Pemko mengakomodir semua tuntutan dari RTRW,” ujar Kelala BPKAD, Syofaizal.

Lebih lanjut disampaikannya, seluruh tuntutan forum RT/RW menjadi catatan, dan akan dilaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Walikota Pekanbaru, Firdaus.

“Ini semua nantinya akan kita laporkan kepada pimpinan, dan akan kita follow up terus. Namun demikian, tentu dalam pencairannya insentif ada regulasinya. Intinya kita mencoba mengakomodir dengan tidak menyalahi aturan yang ada,” jelasnya.

Untuk diketahui, Hal tersebut berupa insentif, sesuai aturan Perwako pembayarannya tergantung kemampuan keuangan daerah. Dia mengakui saat ini keuangan daerah tidak memungkinkan.

“Tidak hanya insentif RT/RW, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN juga belum dibayar sampai saat ini, udah hampir 9 bulan. Kondisi ini memang sangat pahit, tapi harus kita laksanakan,” sebutnya.

Terkait pembayaran insentif RT/RW, Syofaizal mengatakan Pemko di tahun 2019 sudah membayarkan insentif selama 7 bulan dari 10 bulan penganggaran. Dan ada tunda bayar di 2018 sebanyak dua bulan yang kita bayarkan 2019.

“Untuk honor RT Rp500ribu dan RW Rp650ribu perbulan. Untuk lerbulannya Pemko mengeluarkan Rp2.1 miliar perbulan membayar honor RT/RW di kota Pekanbaru,” bebernya. (R24/put)