RIAU24.COM -  Partai Demokrat (PD) termasuk salah satu pihak yang akan tetap mengupayakan agar DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) terkait kasus gagal bayar polis JS Saving Plan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk. 
Ternyata, hal itu merupakan buntut dari beredarnya isu yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai 'dalang' dari kegagalan yang terjadi di tubuh perusahaan asuransi plat merah tersebut. 

Karena itu, PD ingin kasus itu dibuka seterang-terangnya ke hadapan publik. Sehingga  rakyat mengetahui secara gamblang siapa biang keladi yang harus bertanggung jawab atas terjadinya krisis keuangan Jiwasraya

Permasalahan Jiwasraya tersebut sempat dibahas pimpinan Fraksi Partai Demokrat di DPR, saat berkonsultasi dengan SBY. Ikut  hadir dalam pertemuan itu Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris Fraksi Riefky Harsya serta para anggota Fraksi, khususnya Komisi VI dan XI  DPR RI.

"Arahnya memang Demokrat mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya namun semuanya tentu belum final. Masih dalam pembahasan," ujar Staf Pribadi SBY, Ossy Dermawan, lewan pesan tertulisnya kepada tempo, Minggu 19 Januari 2020 kemarin.

Menurut Ossy, SBY sangat berhati-hati dalam memberikan komentar dan pandangannya. Namun, ia juga tak menampik, SBY merasa 'terganggu' saat skandal ini ditarik ke belakang, bahkan SBY disebut sebagai 'dalang' krisis keuangan Jiwasraya. Padahal, kata Ossy, krisis Jiwasraya sejatinya baru terjadi beberapa tahun belakangan ini. 

"Beliau tidak happy. Kok bisa kembali SBY disalahkan?," ujarnya.

Saat isu terkait Jiwasraya masih terus berkembang. Terkait hal ini, SBY telah meminta kepada Fraksi Partai Demokrat agar tidak cepat menuduh seseorang terkait dengan permasalahan Jiwasraya apalagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Namun, karena isu SBY sebagai 'dalang' kegagalan Jiwasraya ini kembali digaungkan oleh segelintir pihak, maka SBY minta agar kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya," tambahnya. 

Menurutnya, Demokrat mendorong dibentuknya Pansus Jiwasraya agar rakyat mengetahui secara gamblang siapa biang keladi yang harus bertanggung jawab atas terjadinya krisis keuangan Jiwasraya. Seperti diketahui, sejauh ini DPR telah memberukan panitia kerja (Panja) Jiwasraya. ***