RIAU24.COM -  Rencana pemerintah untuk mengesahkan omnibus law, ditentang para buruh. Sebagai bentuk penolakan, ribuan buruh diperkirakan akan menggelar aksi di Gedung DPR RI, Senin lusa. Penolakan itu disuarakan para buruh, karena undang-undang cipta lapangan kerja ini dinilai hanya akan merugikan kaum buruh. 

Terkait aksi itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), memprediksi, ada 30 ribu buruh yang bakal ikut aksi ini.

"Sekitar 30 ribu massa hari Senin, 20 Januari 2020, jam 10.00 WIB, kami akan bergerak menuju gedung DPR RI," ujar Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi dalam konferensi pers di gedung LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Januari 2020.

Dilansir detik, pernyataan serupa juga dilontarkan Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Ridan Hatam Aziz. Menurutnya, para buruh akan mengosongkan pabrik untuk ikut melakukan aksi. Aksi mogok ini disebut akan terus dilakukan hingga pemerintah mengabulkan permintaan buruh.

"Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik dan kami hakulyakin seluruh pekerja lain akan melakukan hal sama ketika pemerintah melanjutkan hal ini. Pengosongan ini akan terus dilakukan hingga pemerintah mengedrop," tuturnya.

Respon Istana 

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai aksi mogok kerja perlu dipertimbangkan. 
"Kalau semua berpikir positif, mungkin perlu dipertimbangkan," ujar Moeldoko di Jakarta. 

Dikatakannya, masalah omnibus law Cipta Lapangan Kerja telah ditangani oleh Menko Perekonomian. Moeldoko menyebut pihaknya juga telah berbicara dengan serikat pekerja.

"Kemarin KSP sudah bicara dengan teman-teman asosiasi, perserikatan para pekerja, kita ingin mendapatkan masukan, atau pemerintah ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan pemerintah perlu memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi pekerja dan pengusaha, sehingga nantinya dapat terjadi keseimbangan. ***