Tetapi, menurut Herman, hal itu tidak bisa jadi patokan penegakan hukum. "(Karena) keputusan politik oleh DPR pada periode tersebut bukan merupakan keputusan hukum seperti kewenangan yang dimiliki yudikatif," jelasnya.

Salah satu contoh, kata Herman tahun 2005 Komisi III juga pernah merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI agar kasus Trisakti Semanggi I dan II dibuka kembali.

"Jadi, rekomendasi DPR itu merupakan keputusan politik bukan merupakan keputusan hukum, jelasnya.