RIAU24.COM -  Pekanbaru - Heboh soal mutasi pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemprov Riau beberapa waktu lalu, dinilai pengamat politik Universitas Riau, Saiman Pakpahan sebagai hal yang lumrah.  Selain menyangkut keberadaan pejabat publik,  juga karena ada pihak yang bakal tidak puas. 

"Kondisi ini tidak hanya terjadi sekali ini saja,  sebelum-sebelumnya juga begitu. Dan tak hanya di Pemprov Riau, tapi hampir di semua tingkatan pemerintahan di Indonesia. Seperti reshuffle kabinet pada level mentri, selalu menjadi isu yang menarik di ruang publik," ujar Saiman,  Senin (13/1/2020). 

Ditanya soal isu politik dinasti yang menerpa Gubernur Riau, Saiman mengaku kurang sependapat. Karena kalu ditinjau dari aspek manapun,  unsurnya tidak terpenuhi. Secara kuantitas,  jumlah anggota keluarga gubernur dan Sekda yang dilantik tidak sampai 5 orang dari ratusan ASN yang dilantik pada gelombang pertama.

"Secara kualitas dan syarat, mereka juga telah memenuhi kualifikasi untuk menduduki eselon yang tersedia dan sudah diverifikasi oleh pejabat yang berkompeten mengaturnya. Lantas apalagi yang ingin kita tinjau dan hebohkan," tanya Saiman. 

Menurutnya mutasi jadi bermasalah, jika keluarga yang dilantik tidak memenuhi syarat dan kualifikasi, lalu dipaksakan duduk pada jabatan tertentu, itu baru melanggar aturan. 

"Sepengetahuan saya, seluruh ASN yang dilantik sudah memperhatikan alasan administrasi  dan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang syarat promosi jabatan, " ujarnya. 

Saiman menambahkan, mutasi adalah otoritas gubernur sebagai pimpinan. Rotasi  pejabat dipilih sesuai kebutuhan organisasi untuk membantu gubernur menjalankan roda pemerintahan. Jadi kalau Beliau memilih orang-orang yang dipercaya untuk membantunya,  itu hal yang biasa dan sangat manusiawi.

"Lihat saja dulu kinerjanya,  kalau tidak bagus kan akan dievaluasi. Kalau tak bisa kerja dan berprestasi,  tapi didiamkan baru kita bisa kritik gubernur, " katanya. 

Di sisi lain Saiman melihat isu mutasi sengaja di framming sedemikian rupa oleh pihak tertentu, untuk menyudutkan gubernur. Terutama isu soal Istri gubernur yang disebut-sebut ikut dilantik padahal  sang Istri bukanlah Aparatur Sipil Negara.

"Sayangnya  informasi menyesatkan soal itu sudah terlanjur beredar luas di ruang publik. Siapa yang bertanggungjawab soal itu?" tuturnya.***