RIAU24.COM -  Terkuaknya kasus jual-beli kursi DPR lewat Pergantian Antar-Waktu (PAW) di PDIP belum lama ini, juga bermakna lain. Kejadian itu sekaligus meunjukkan bahwa institusi partai politik tidak bertanggung jawab menjalankan perannya sebagai lembaga demokrasi.

Selain itu, Ketua Umum (Ketum) Parpol seharusnya memegang peranan sebagai manajer yang bertanggung jawab sehingga kasus jual-beli PAW ini tidak terjadi.

“Ketua umum partai seharusnya berperan sebagai nanajer partai yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya partai. Selain itu, ia juga melakukan kaderisasi dan promosi kader secara transparan dan akuntabel,” lontar Pakar Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, di Jakarta, Minggu 12 Januari 2020.

Dilansir sindonews, Sito Zuhro mengatakan, kemampuan manajerial yang bertanggung jawab dari seorang Ketum Parpol ini sangat krusial dalam sebuah parpol. Khususnya untk menghindari promosi kader ke jenjang-jenjang tertentu yang dilakukan secara serampangan atau menafikan kaidah dan peraturan yang ada.

“Promosi kader tidak boleh semata-mata dilandasi oleh suka-tidak suka atau karena kedekatan dan kekerabatan. Apalagi kalau sampai ke taraf diperjualbelikan. Ini sangat celaka karena menodai demokrasi dan menimbulkan public distrust (ketidakpercayaan publik) yang serius,” tambah perempuan yang akrab disapa Wiwek ini.

Ia tak menampik, uang memang bisa menggoda siapa saja. Tetapi, hasil jual-beli PAW seperti itu sangat menodai demokrasi. Sehingga sangat tidak elok dan tidak etis dilakukan oleh siapa pun, termasuk oleh elite partai dan komisioner KPU. Apalagi mengingat parpol dan KPU adalah lembaga demokrasi.

Wiwiek menegaskan bahwa partai politik secara prinsip harus mampu merefleksikan institusinya sebagai rumah demokrasi dan aset negara.

“Karena itu tidak pada tempatnya jika pimpinan partai bertindak otoriter dengan memecat kader tanpa alasan yang logis dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya. ***