RIAU24.COM -  Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto menegur kader PDIP di Medan dan Solo karena tidak mendukung Gibran dan Bobby. Menurutnya, pihak yang berhak mengeluarkan pernyataan strategis terkait pencalonan di Pilkada 2020 adalah ranah DPP PDIP, bukan pengurus daerah maupun cabang.

Menanggapi teguran Sekjen PDIP yang sedang terpapar kasus suap itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menolak jika pihaknya disebut tidak mendukung Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Walikota Solo 2020.

"Kami kan tidak ada istilah tidak mendukung. Tidak ada kata-kata itu. Tapi DPC sudah melaksanakan tugas sesuai Peraturan Partai No 24 tahun 2017. Itu saja," kata Rudy saat ditemui di Rumah Dinasnya, Loji Gandrung, Jumat (10/1) seperti dilansir CNN Indonesia.

Menurut Rudy, dalam peraturan tersebut, DCP PDIP Solo dapat melaksanakan penjaringan bakal calon kepala daerah secara tertutup di internal partai karena berhasil memperoleh lebih dari 25 persen suara di Pemilu 2019. Dari proses penjaringan yang dilaksanakan sejak pertengahan 2019, muncul pasangan Achmad Purnomo - Teguh Prakosa.

Rencana pencalonan Gibran muncul setelah DPC PDIP Solo mendaftarkan pasangan Purnomo-Teguh ke DPP. Meski jalur pencalonan dari DPC tertutup, Gibran tetap melenggang setelah DPP membuka pintu pendaftaran melalui DPD Jawa Tengah. Ia langsung gencar blusukan untuk mendongkrak popularitasnya.

"Dan DPC tidak pernah melarang Gibran sosialisasi kemana-mana kok. Dia mau blusukan di mana saja silakan," katanya.