RIAU24.COM -  Ketua Fraksi PAN DPRD Riau Zulfi Mursal mengatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan adanya bagi-bagi jabatan oleh Gubernur dan Sekda Riau kepada keluarganya dalam mutasi eselon III dan IV kemarin. Sebab Ia menilai pejabat yang dilantik kemarin itu sudah menjalani tes seleksi oleh tim yang dibentuk Gubernur. 

"Jika layak kita tidak mempermasalahkannya sebab sudah diseleksi. Tapi yang tidak kita anjurkan itu adalah apabila ada Keluarga pejabat tidak punya kapasitas dan kompetensi tapi diberi jabatan dan ini kita sayangkan karena ditakutkan kegiatan di provinsi tidak jalan sebagaimana yang kita harapkan, "kata Zulfi. Jumat 10 Januari 2020.

Diakui Zulfi mutasi yang dilakukan kemarin itu adalah wewenang pemerintahan daerah dalam hal ini Gubernur Riau. Artinya sebelum pejabat itu dilantik sudah dilakukan seleksi oleh tim baperjakat untuk menentukan siapa pejabat yang layak dan tidak.

"Jika tidak layak tentu akan di evaluasi ulang, "terangnya. 

Tapi intinya kata Dia siapapun yang dilantik dari golongan mana yang terpenting, pejabat itu mampu berkerja sesuai dengan beban kerja yang diberikan kepadanya. Sebab yang dinilai bukan berasal dari mana tapi kinerjanya.

"Soal Syamsuar Cs membangun dinasti dalam pemerintahannya, bisa Ia  dan bisa tidak, " jelasnya. 

Hal yang sama juga disampaikan ketua Fraksi PKB DPRD Riau Ade Agus Hartanto yang mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan bagi-bagi jabatan oleh Gubernur dan Sekda Riau terhadap keluarganya. Menurunya merupakan hal yang wajar. 

"Hal yang wajar dilakukan siapapun kepala daerahnya. Tapi yang terpenting siapapun orang yang dilantik jika memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam berkerja tidak masalah, "kata Ade. Kamis  9 Januari 2020.

Ade juga mengaku akan terus mengawasi secara professional  kinerja dari pejabat yang baru dilantik termaksud dari keluarga Gubernur dan Sekda. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah pejabat yang dilantik itu punya kapasitas, kapabilitasnya dan kompetensi di bidangnya. 

"Jika gagal ditahun ini mengemban tugasnya, DPRD Riau akan mengusulkan pergantian. Dan APBD 2020 ini awal ujian mereka bagaimana mereka berkerja secara professional sesuai kapasitas dan kapabilitasnya kedepanya, "ujar ketua komisi I DPRD Riau.