RIAU24.COM -  Maskapai penerbangan Garuda Indonesia, menjadi salah satu BUMN yang paling banyak disorot belum lama ini. Hal itu setelah terungkapnya skandal penyeludupan yang melibatkan mantan Dirutnya, Ari Askhara. Buntutnya, Ari pun dipecat dari jabatannya. 

Sejak saat itu, jajaran direksi yang permanen di tubuh maskapai plat merah itu masih kosong. Sehingga seluruh kegiata dan kebijakan dilaksanakan pelaksana tugas. Lalu, sekarang bagaimana kondisinya? 

Terkait hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara terang-terangan mengaku telah mengantongi nama direksi PT Garuda Indonesia (Persero). Meski begitu, Erick belum bisa menyebutkan daftar nama direksi Garuda lantaran status Garuda Indonesia yang merupakan perusahaan terbuka (Tbk).

"Garuda InsyaAllah hari ini direksinya sudah ada, (kalau) jajaran komisaris mungkin masih minggu depan," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020.

Dilansir republika, Erick meminta publik sabar menunggu pengumuman resmi mengenai jajaran direksi dan komisaris Garuda tersebut. Dikatakannya lagi, nama-nama tersebut akan akan disampaikan saat RUPS yang akan dilaksanakan 22 Januari 2020 mendatang. 

Erick enggan membocorkan nama-nama direksi Garuda lantaran harus melalui mekanisme yang sesuai dengan perusahaan terbuka. Erick tak ingin dianggap melanggar peraturan.

"Nanti saya ngomong dibilang melanggar, padahal mohon maaf kadang kita sebagai pemegang saham ingin pastikan figur yang diberikan adalah figur yang tepat," ucap Erick. 

Selain itu, Erick juga mengatakan pihaknya tidak ingin mencari masalah dengan institusi yang ada dan dianggap arogan lantaran melakukan pelanggaran. Erick juga mendengar sejumlah aspirasi publik dalam menentukan nama-nama figur yang akan menjadi direksi sebuah BUMN.

"Kita itu ingin profesional maunya transparan, saya percaya mekanisme penilaian publik kadang-kadang lebih mantap daripada birokrasi yang kegendutan," ujarnya lagi. ***