Ombudsman, kata Alamsyah, akan kembali mendalami pejabat rangkap jabatan pada tahun ini. Meskipun ia pesimis pemerintah akan mengubah aturan agar pejabat negara tak rangkap jabatan. 

"Saya pesimis pemerintah punya concern untuk itu, mengingat BUMN sering dijadikan kompensasi politik untuk para pendukung," tandasnya. ***