RIAU24.COM -  Hingga saat ini, belum tampak ada niat baik dari Pemerintah China, untuk menarik kembali kapal penjaga pantainya dan berikut puluhan kapal ikan dari China, yang masih berkeliaran di perairan Natuna Utara, Provinisi Kepulauan Riau. 

Padahal, sejauh ini berbagai langkah telah dilakukan pemerintah. Khususnya mengingatkan negara komunis itu mematuhi aturan yang berlaku dan diakui secara internasional. Namun caranya tetap saja diacuhkan China. Bahkan China secara terang-terangan tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Natuna tersebut. 

Menyikapi perkembangan itu, pakar kebijakan luar negeri dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana, mendesak Pemerintah RI menarik duta besarnya dari Beijing. Tidak hanya itu, Pemerintahan Jokowi juga diminta meninjau ulang seluruh proyek kerja sama dengan China. Dengan begitu, katanya, Indonesia punya posisi tawar yang bagus.

Dilansir viva yang mengutip bbcindonesia, Senin 6 Januari 2020, Evan mengakui, dengan menempuh dua langkah itu, bisa saja muncul resiko dalam hubungan ekonomi kedua negara. 

Namun ia yakin, China akan melunak sebab tak ingin kehilangan salah satu sumber pasarnya di wilayah Asia.

"Kalaupun ada risiko dan China tetap berkeras, saya merasa situasi sekarang enggak terlalu solid. Jadi China tidak mau berisiko merusak hubungan dengan Indonesia di saat situasi domestik mereka sedang tidak bagus," terangnya. 

"Jadi ini semua tergantung niat pemerintah Jokowi untuk ambil risiko dan ini yang kita belum lihat selama ini," tambahnya.

Opsi Terakhir 
Terpisah, pelaksana tugas juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, mengatakan penarikan dubes RI dari China, akan menjadi opsi terakhir.

"Pengelolaan hubungan antarnegara dilakukan secara terukur. Dalam mengelola hubungan tersebut, termasuk pada saat muncul satu permasalahan, ditempuh berbagai pilihan kebijakan dan penarikan dubes lazimnya merupakan opsi terakhir," terangnya. ***