RIAU24.COM -  Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, memberi catatan terhadap kinerja mitra kerja komisinya, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Untuk tahun 2020 ini, pihaknya meminta Menteri Tito lebih banyak bekerja, bukan banyak bicara seperti triwulan pertama menjabat.

"Fokus selesaikan antrean blanko KTP elektronik, desa fiktif, pencucian uang kepala daerah di kasino," lontarnya, lewat keterangan tertulis pada Selasa malam, 31 Desember 2019.

Dilansir tempo, Kamrussamad juga mengingatkan, Pilkada serentak adalah salah satu agenda besar yang akan digelar pada 2020 ini. Agenda ini bisa memicu konflik horisontal karena ekonomi semakin menurun, lapangan pekerjaan semakin sulit dan biaya hidup yang makin tinggi.

Karena itu, ia meminta agar penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) tetap netral dan profesional karena potensi calon kepala daerah dari kerabat penguasa banyak yang maju.

"Begitu pun dengan Polri. Netralitas mereka pada Pilkada akan mempengaruhi kualitas Indeks Demokrasi Indonesia jangan ulangi peristiwa Pemilu 2019 yang menorehkan catatan hitam di berbagai daerah," tambahnya. ***