RIAU24.COM - Saat ini, muslim Uighur di Xianjiang, China mendapat sorotan dari berbagai negara Muslim di dunia. Namun, hal tersebut tidak selaras dengan sikap pemerintah Indonesia yang tidak ingin ikut campur urusan dalam negeri China. Sikap Indonesia tersebut pun akhirnya menuai kritik, karena Indonesia dinilai memiliki kewajiban memverifikasi benar-tidaknya informasi perihal pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur.

Prof Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) menilai pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memverifikasi isu pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur. Hikmahanto menyebut kewajiban tersebut sesuai dengan hukum internasional. Hikmahanto menyarankan pemerintah Indonesia membawa isu mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur ke Dewan HAM PBB. Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan, Indonesia telah memainkan peran sebagai anggota Dewan HAM PBB.

"Adalah kewajiban bagi semua negara menurut hukum internasional (erga omnes) untuk memiliki kepedulian terhadap pelanggaran HAM berat. Termasuk untuk melakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya pelanggaran HAM berat," kata Hikmahanto kepada wartawan, Kamis, 26 Desember 2019.

Senada dengan Hikmahanto, PPP menilai pemerintah Indonesia tetap bisa memainkan peran terkait isu kekerasan yang dialami muslim Uighur, tanpa mencampuri urusan dalam negeri China. Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebut pemerintah RI bisa menyarankan China lebih terbuka perihal muslim Uighur.

"Tidak ikut campur dalam urusan negeri orang lain dalam konteks kedaulatan negara benar. Namun, dalam konteks turut serta menciptakan perdamaian dunia, maka soft diplomacy bisa dilakukan pemerintah. Misalnya, memberikan saran kepada pemerintah China untuk terbuka terkait persoalan Uighur tidak ada salahnya, mengingat Indonesia mayoritas berpenduduk muslim," kata Baidowi kepada wartawan, Rabu (25/12).

Baidowi khawatir simpang siurnya informasi mengenai muslim Uighur membuat umat Islam di Indonesia bereaksi. Sebab, menurutnya, muslim di Indonesia kerap mendapatkan informasi mengenai kekerasan yang dialami muslim Uighur dari media sosial yang belum diketahui kebenarannya. Perihal pernyataan sikap pemerintah Indonesia yang tak ingin mencampuri urusan dalam negeri China soal muslim Uighur disampaikan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu menegaskan bahwa tiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warganya.

Menko Polhukam Mahfud Md lalu menjelaskan maksud pernyataan Moeldoko. Mahfud menyebut pemerintah Indonesia akan berdiplomasi secara lunak. Mahfud menjelaskan diplomasi lunak itu bukan berarti RI tak melakukan apa-apa. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memastikan pemerintah akan tetap melakukan langkah-langkah seperti memanggil Duta Besar China untuk membahas masalah tersebut.

 

 

 

R24/DEV