RIAU24.COM -  Langkah awal pimpinan KPK yang baru, langsung menuai kontroversi. Bukannya memulai dengan gebrakan penindakan kasus korupsi, pimpinan baru lembaga antirasuah itu malah mengangkat wacana ingin mencari juru bicara yang baru. Selama ini, tugas itu diemban Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah.

Rencana itu disambut Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan serius. ICS malah terang-terangan mengaku curiga, terhadap rencana pimpinan KPK tersebut. ICW melihat langkah tersebut sebagai upaya balas dendam pimpinan baru KPK terhadap figur tertentu di KPK.

"Kita curiga bahwa kebijakan ini adalah langkah balas dendam dari lima pimpinan KPK terhadap figur tertentu di KPK," jelas peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/12/2019).

Dilansir kembali republika, Kurnia menyebutkan, sebelum memutuskan untuk mencari jubir KPK, seharusnya pimpinan KPK berkonsultasi dengan Biro Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan konsultasi tersebut, setidaknya para pimpinan KPK baru dapat menganalisis dua persoalan yang ada.

Persoalan itu pertama, soal mendesak atau tidaknya pencarian Jubir KPK baru. Kedua, sudah baik atau belumnya kinerja Jubir KPK yang telah ada selama ini. Jika memang kesimpulan dari dua hal tersebut tidak membutuhkan pencarian jubir baru, maka ia mempertanyakan langkah pimpinan KPK tersebut.

"Jika dua persoalan itu menghasilkan kesimpulan bahwa pencarian juru bicara KPK tidak mendesak dan kinerja juru bicara KPK saat ini sudah baik, lalu apa motif di balik kebijakan lima pimpinan KPK ini?" tuturnya.

Ia mengatakan, publik sudah sejak awal meragukan lima pimpinan KPK yang baru dilantik Jumat (20/12) lalu itu. Terlebih, soal keyakinan kelimanya dapat membawa KPK ke arah yang lebih baik. "Lambat laun keraguan publik itu terkonfirmasi dengan kinerja mereka," ujarnya lagi.

Seperti diketahui, wacana 'menggeser' peran Febri tersebut awalnya diungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Ada pun jabatan-jabatan definitif yang masih kosong itu yakni Kepala Biro Hukum, Direktur Penyelidikan, Deputi Penindakan, Direktur Pengaduan Masyarakat, Direktur PINDA (Pengolahan Informasi dan Data), Deputi INDA (Informasi dan Data), dan juru bicara. Ghufron mengatakan, proses lelang terbuka itu akan dilakukan dalam waktu dekat agar jabatan-jabatan definitif bisa segera terisi.

"Rencananya (lelang terbuka) secepatnya supaya kemudian cepat diisi, kami harapkan tidak lebih dari pertengahan Januari 2020 kita sampaikan secara terbuka," ujar pria yang sebelumnya berprofesi sebagai dosen tersebut.

Sementara itu, Febri Diansyah mempersilakan pimpinan KPK yang akan mencari jubir baru. "Jika memang Pimpinan KPK jilid V menghendaki juru bicara yang baru saya kira silakan saja. Saya cukup yakin itu bukan pertimbangan pribadi, tapi mungkin ada pertimbangan kebutuhan organisasi," ujar Febri dalam pesan singkatnya, Senin (23/12/2019).

Hal terpenting, lanjut Febri, adalah  bagaimana nanti seorang juru bicara dapat menjadi jembatan informasi sekaligus sarana akuntabilitas publik KPK pada masyarakat. Karena, sambungnya, keterbukaan informasi adalah bagian dari cara KPK untuk membuka diri agar diawasi, dijaga hingga dicintai.

"Jadi kita doakan saja KPK bisa mendapatkan putera/puteri terbaik mengisi posisi tersebut dan juga sejumlah jabatan yang saat ini sedang kosong," ujar Febri.

Terkait hal itu, anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris tak mau berkomentar banyak. "Saya tidak ingin menanggapi ya sebab itu urusan internal KPK. Kalau pimpinan KPK menghendaki demikian saya pikir tidak masalah tergantung kesepakatan pimpinan KPK lah," lontarnya. ***