RIAU24.COM -  Dua orang dukun tampak beraksi di depan Gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 20 Desember 2019 siang ini.  Keduanya tampak asyik komat-kamit, seolah tengah membaca mantera. Menariknya, kegiatan itu dilakukan beberapa saat sebelum pimpinan baru di lembaga antirasuah itu dilantik Presiden Jokowi. 

Seperti diketahui, rencananya pada siang ini, Presiden Jokowi akan melantik Pimpinan KPK periode 2019-2023. Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama Presiden juga akan melantik Dewan Pengawas KPK. 

Namun meski waktu pelantikan tinggal hitungan menit, belum juga ada kepastian siapa yang akan duduk dalam lembaga baru di lembaga antirasuah tersebut. 

Kembali kepada dua dukun tadi, ternyata keduanya bukanlah dukun sungguhan. Itu hanya bagian dari aksi teatrikal yang digelar Indonesian Corruption Watch (ICW). Aksi itu sebagai bentuk penolakan terhadap pimpinan KPK yang diduga bermasalah. 

Di belakang kedua dukun yang dilengkapi bunga serta kemenyan itu, tampak terbentang spanduk bertuliskan 'Tolak Pimpinan Bermasalah' dan 'Reformasi Dikorupsi'. Spanduk menggunakan warna dasar hitam, sebagai arti duka cita.

Dilansir detik, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menolak pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Kurnia menyebut satu dari lima pimpinan KPK yang dilantik hari ini dinilai memiliki masalah pelanggaran kode etik.

Untuk itu, dalam aksi teatrikal itu ICW menghadirkan dukun. Sebab, ia mengibaratkan pimpinan KPK yang bermasalah sebagai roh jahat yang harus diusir dengan dukun.

"Ya karena kita menganggap kita mengibaratkan orang-orang yang diduga mempunyai persoalan sebagai roh jahat, sehingga harus diusir dari KPK," lontarnya. 

Menurutnya, ICW sengaja menggelar aksi teatrikal untuk menyatakan penolakan terhadap pimpinan KPK yang diduga banyak persoalan. 

"Kita melihat, untuk pimpinan KPK sendiri banyak persoalan di masa lalu, bahkan salah satu pimpinan KPK adalah terduga pelanggaran kode etik saat dia dulu bekerja di KPK," terangnya. 

Menurut Kurnia, jika masih ada pimpinan KPK yang bermasalah maka pesimis pemberantasan korupsi akan menjadi lebih baik. 

Tak hanya itu, ICW juga bersikukuh menolak keberadaan Dewan Pengawas KPK.

"Sedari awal kita sudah menyebutkan bahwa kita menolak seluruh konsep dari dewas. Jadi siapa pun yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi tidak mengurangi sedikitpun penilaian kita bahwa presiden tidak memahami konsep menguatkan KPK, dan niat untuk melemahkan KPK benar-benar dilakukan oleh Presiden dan juga DPR. Dan kita menganggap 4 tahun ke depan adalah masa yang paling suram dari pemberantasan korupsi," ujarnya lagi. ***