Banyak yang datang dari budaya di mana perempuan secara tradisional tidak pergi bekerja, masalah yang diperparah oleh masalah-masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan anak, yang secara tidak proporsional mempengaruhi para pengungsi ketika mereka bergulat dengan kemiskinan dan trauma.

Minggu ini Komite Penyelamatan Internasional (IRC), sebuah lembaga bantuan yang berbasis di Amerika Serikat, menerbitkan sebuah studi yang menemukan bahwa para pengungsi perempuan juga menghadapi hambatan hukum yang lebih tinggi dalam hal pekerjaan dibandingkan laki-laki.

Rintangan-rintangan ini berkisar dari undang-undang yang menghentikan perempuan untuk memasuki industri tertentu hingga kegagalan untuk mengamanatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama di banyak negara yang menampung banyak pengungsi. Beberapa negara juga membatasi hak perempuan untuk bekerja setelah menikah atau melahirkan.

Bahkan di Jerman, yang sering disebut sebagai sistem model, hanya enam persen perempuan pengungsi bekerja, dibandingkan dengan 53 persen perempuan lokal, menurut IRC.

Anila Noor, seorang pengungsi Pakistan di Belanda yang mengkampanyekan hak-hak perempuan pengungsi, mengatakan bahwa bagi banyak orang, bahkan gagasan untuk pergi bekerja itu sulit.

"Ibuku mengira aku akan menikah dan hanya itu. Dan kemudian di Eropa tiba-tiba mereka bertanya, 'apa yang ingin kamu lakukan?'. Ini pertanyaan baru bagiku," katanya.