Catatan yang dimaksud adalah soal adanya posisi baru di Hanura, meski sebenarnya tidak ada dalam AD/ART. Posisi itu adalah Ketua Dewan Pembina Partai. Menurut Wiranto, kekuasaan di partai yang tadinya di ketum akan dibawa ke ketua dewan pembina, dalam hal ini dirinya.

"Bahwa beliau akan menggantikan saya, semua kekuasaan di ketum dibawa ke ketua dewan pembina, saya diangkat ketua dewan pembina. Jadi, semua kekuasaan yang ada di ketum yang bersifat strategis diangkat ke dewan pembina, (OSO menyatakan) ya setuju," sebutnya.

Selain itu, Wiranto mengungkap soal adanya pakta integritas yang diteken OSO. Ada beberapa poin yang harus dilakukan OSO terkait peningkatan partai dan apabila tidak tercapai, maka ia harus mundur dari posisi ketum.

"Beliau hanya menjabat sebagai ketum janjinya waktu itu hanya sampe 2019, Subgayo ada. Juga ingin tunduk kepada AD/RT, akan menjaga soliditas partai, akan menambah suara di DPR pada pemilu yang akan datang, akan memasukkan temen-temen di DPD untuk menjadi caleg Hanura, paling tidak 36 orang, malah ditambah menjadi 50 orang, Pak Subagyo dengar sendiri," urai Wiranto.

"Kalau sampai itu tidak ditaati, maka saudara OSO sebagai ketum akan secara tulus dan ikhlas tanpa paksaan mengundurkan diri sebagai Ketum Hanura. Nah, komitmen itu dituangkan di dalam namanya pakta integritas, jadi bukan ngarang ya," imbuh Ketua Wantimpres itu.

Di Pemilu 2019, Hanura tak lagi masuk DPR karena tidak mencapai ambang batas parlemen. Untuk itu, Wiranto meminta OSO memenuhi komitmen pakta integritas tersebut. Pihaknya sudah menyurati OSO untuk mendapatkan klarifikasi perihal pelaksanaan pakta integritas itu. Namun respons OSO tak sesuai dengan harapan Wiranto.