RIAU24.COM -  Pemerintah Provinsi Otonomi Xinjiang, China dilaporkan mulai menghancurkan sejumlah dokumen dan mengendalikan arus informasi di wilayah itu, utamanya terkait sikap terhadap etnis Uighur. Para pejabat partai Komunis China di ibu kota Urumqi setempat mulai mengelar rapat tingkat tinggi yang khusunya membahas kebocoran dokumen terkait dengan kebijakan terhadap etnis minoritas tersebut.

Seperti dilansir Associated Press, Senin 16 Desember 2019, para pejabat China di Xinjiang mulai melakukan konsolidasi beberapa hari selepas surat kabar The New York Times menurunkan laporan soal korespondensi internal para pejabat setempat sampai Presiden China, Xi Jinping. Hasil laporan investigasi itu memaparkan dokumen yang berisi tentang panduan menjalankan kamp penahanan khusus Uighur dan penggunaan perangkat teknologi untuk memburu seseorang.

Menurut sumber Associated Press di Xinjiang, pemerintah setempat sudah menerapkan pengetatan kendali informasi di wilayah itu sejak Oktober lalu. Menurut mereka, sejumlah pejabat daerah setempat juga memusnahkan sejumlah dokumen yang berisi data sensitif tentang biodata warga Uighur yang ditahan dengan cara dibakar.

Sumber itu menyatakan kini data-data tersebut dikumpulkan di basis data yang disimpan di ruangan khusus yang tidak tersambung dengan internet.

"Mereka menjadi semakin awas dengan perpindahan informasi," kata sumber itu.

Selain itu, sejumlah sumber menyatakan pemerintah daerah Urumqi juga memerintahkan para dosen dan pegawai negeri setempat menghapus data yang tersimpan di komputer, ponsel dan penyimpanan awan (cloud storage). Mereka juga diminta menghapus penggunaan media sosial untuk pekerjaan.