RIAU24.COM -  Sikap yang diambil Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan dugaan adanya kepala daerah yang diduga mencuci uang hasil kejahatan di kasino, ternyata menuai kontroversi. Adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, yang mengatakan bahwa PPATK bisa dipidana karena membeberkan temuan itu kepada publik. Kok bisa?

Terkait hal itu, Akmal mengatakan, dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan.

"Karena produk intelijen, maka tidak boleh dibuka selain ke aparat penegak hukum (APH) yang akan follow up dengan giat penyelidikan, tidak langsung penyidikan untuk klarifikasi informasi intelijen tersebut. Karena belum tentu salah atau pidana. Maka jika PPATK membocorkan data rahasia perbankan dapat dipidana," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Senin (16/12/2019) malam.

Dilansir cnnindonesia, Selasa 17 Desember 2019, Akmal kemudian menerangkan, dalam Pasal 12 ayat (3), melarang PPATK memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada pengguna jasa atau pihak lain. 

Sementara ayat (5) mengatur ancaman pidana maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Ditambahkannya lagi, temuan PPATK akan ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Merekalah yang punya kewenangan untuk meneruskan atau menghentikan kasus tersebut berdasarkan penyelidikan.

Tak hanya itu, Akmal juga mengatakan, PPATK tidak boleh membeberkan hasil temuan mereka ke Kemendagri. Meskipun, Kemendagri punya kewenangan sebagai pembina pemerintahan daerah.

"Maka PPATK tidak boleh juga memberikan data detail ke Kemendagri yang bukan APH, hanya bisa memberi gambaran umum sesuai dengan yang ada di media," tuturnya.

Puluhan Miliar 
Sebelumnya, Kepala PPATK Kiagung Badaruddin menyatakan pihaknya mendapati sejumlah transaksi kepala daerah yang menyimpan uang di kasino luar negeri. Jumlahnya juga cukup fantastis, mencapai Rp50 miliar.  
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Refleksi Akhir Tahun di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Ketika dikonfirmasi terkait pernyataan Kemendagri tersebut, Badaruddin mengaku pihaknya tak ingin membuat gaduh soal temuan pencucian uang oleh kepala daerah itu. Menurutnya, PPATK hanya ingin melakukan pencegahan sesuai kewenangannya.

"Ini dalam batas kewenangan kami kok, mencegah itu wewenang kami. Bagaimana caranya, strateginya, antara lain kita beri tahu untuk deterrent effect. Kita tidak perlu saling salahkan kok, selama ini kita kerja dengan baik," terangnya. ***