RIAU24.COM - JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan, seharusnya Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin tidak mengungkapkan langsung temuannya ke publik.

zxc1

Hal itu sebagai tanggapan atas pernyataan Kiagus atas adanya Kepala Daerah yang mengalirkan uangnya ke rekening kasino di luar negeri.

"Alangkah baiknya, kalau hal-hal itu tak langsung dipublikasikan ke publik karena menimbulkan simpang siur," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta,  Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

zxc2

Seharusnya, kata Puan, PPATK berkoordinasi dengan penegak hukum. Apalagi jika ada dugaan tindakan pidana pencucian uang (TPPU).

"Yang kami harapkan dari PPATK kalau kemudian ada kasus per kasus tolong lapor ke kejaksaan, kepolisian, KPK atau pihak hukum yang bisa menindaklanjuti temuan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Kiagus menyebutkan,
PPATK menemukan dugaan TPPU kepala daerah. Ia menyatakan bahwa kepala daerah itu menaruh uangnya di luar negeri.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," ujar Kiagus saat jumpa pers terkait refleksi PPATK selama periode 2019
di kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12/2019). (R24/Bisma)