Menu

Edhy Prabowo Menjawab, Ini Strateginya Selamatkan Populasi Lobster

Ryan Edi Saputra 15 Dec 2019, 21:50
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. (R24/int)
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. (R24/int)

RIAU24.COM -  JAKARTA - Mencuatnya tagar tolak ekspor benih lobster di media sosial twitter, Minggu (15/12/2019). Tampaknya membuat gerah Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Dilansir dari detik.com ia pun menjawab para pertanyaan netizen. Edhy memiliki langkah agar populasi benih lobster tetap terjaga meski larangan ekspor benih dibuka. Hal itu dengan upaya pembesaran lobster dan setiap 2,5-5 persen dari jumlah lobster yang dibesarkan harus dikembalikan ke laut.

"Kalau masyarakat ambil bibit (benih lobster untuk diekspor) terus, orang kan takut nanto kalau diambil terus benihnya bisa habis, iya betul, kalau logikanya seperti itu," ucapnya saat di Balairung UGM, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

"Makanya, nanti setiap pembesaran itu (benih lobster) diwajibkan mengembalikan lagi ke alam," imbuh Edhy.

Hal itu berkaca dari fakta di lapangan. Di mana pembesaran lobster yang terjadi di alam tidak pernah lebih dari 1 persen dari populasi anak atau benih lobster yang ada.

"Nah, kita wajibkan saja si pembesar (lobster) ini 5 persen sampai 2,5 persen (hasil lobster yang dibesarkan) masukin lagi ke alam, khususnya saat usia lobster sudah siap dilepas ke laut," ucapnya.


"Kalau dikembalikan 2,5 persen saja kan sudah bisa menjawab, pertumbuhannya kan ada dari tidak sampai 1 persen dan sekarang ada 2,5 persen. Nah, ini yang saya pikir mencari jalan tengah, mencari jalan keluar," sambung Edhy.

Menyoal polemik yang terus bermunculan terkait rencana tersebut, Edhy meminta agar pihak yang menolak untuk menyampaikan langsung alasan penolakan kepada pihaknya. Menurutnya, hal itu untuk menemukan jalan tengah menyikapi polemik tersebut.

"Tidak usah kita berkeras-keras, kalau ada yang keberatan kasih tahu di mana masalahnya, apa yang harus kita lakukan. Tapi tidak bisa kita mau keras-kerasan, hebat-hebatan, kuat-kuatan, tidak bisa. Karena untuk mengelola negeri ini harus mendengar semua suara (masyarakat dan pihak-pihak terkait)," ucap Edhy. (R24/put)