"Itu kan bentuk intervensi negara pada ranah kehidupan privat warganya," ucap Fadli.

Dari sisi kebebasan sipil, ia menilai kebijakan tersebut adalah bentuk kemunduran, karena bisa dianggap kian menggerus ruang ekspresi publik (shrinking space). Kata dia, dalam hal ini seolah negara tak percaya pada umat Islam dan hendak mengawasi aktivitas Majelis Taklim.

Sedangkan mengenai pernyataan Ma'ruf Amin, menurut dia, lebih parah lagi, karena tak memahami cara menggunakan organisasi kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah sendiri.

"Wakil Presiden mestinya paham bahwa tugas utama kepolisian adalah melindungi dan mengayomi masyarakat," kata Fadli. 

"Di sisi lain, aktivitas ibadah dan keagamaan di masjid itu adalah wilayah yang sangat privat, bahkan seharusnya dilindungi, bukannya diawasi polisi. Sehingga, ucapan Wakil Presiden tadi potensial melahirkan benturan antara polisi dengan masyarakat," tambahnya.