RIAU24.COM -  Kehadiran sejumlah elite Partai Golkar di Kantor Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mendapat sorotan. Pasalnya, fasilitas pemerintah seharusnya tidak layak digunakan untuk kepentingan lain seperti partai politik.  

Seperti diketahui, salah satu elite Partai Golkar yang mendatangi Kantor Luhut tersebut adalah Bambang Soesatyo. Di kantor Luhut itu juga, Bamsoet menyatakan mundur dari bursa calon ketua umum Partai Golkar. Untuk diketahui, Menteri Luhut Binsar memang merupakan salah kader senior Partai Golkar.

Terkait apakah kantor pemerintah boleh dipakai untuk rapat partai, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan hal itu tidak boleh. Pihaknya berharap, kantor pemerintah tidak digunakan untuk kepentingan selain pemerintah. Termasuk untuk kepentingan partai politik.

"Ya sebenarnya, kalau untuk kepentingan partai tentu ya tidak menggunakan kantor pemerintah," kata Ma’ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Dilansir viva, saat ditanya apakah perlu memberikan teguran kepada Menteri Luhut terkati hal itu, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, hal itu diserahkan kepada presiden. "Ya nanti presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf menjelaskan, pemerintah tidak ingin melakukan intervensi kepada partai politik. Sehingga jika ada masalah partai maka diserahkan kepada partai.

"Pak Luhut itu mungkin sebagai orang Golkar, jadi penyelesaiannya dari internal masing-masing partai politik," terangnya. ***