Menu

Anggota NATO Dipaksa Beli Senjata AS, Prancis Kecam Amerika

Riko 2 Dec 2019, 14:41
Foto (internet)
Foto (internet)

RIAU24.COM -  Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly, melontarkan kritik keras terhadap praktik Amerika Serikat (AS) yang mencoba memaksa sekutu NATO-nya untuk membeli senjata dan peralatan militer Amerika. Dia pernah memperingatkan bahwa klausul utama aliansi adalah "Pasal 5", bukan "Pasal F-35".

Peringatan dari Parly itu merujuk pada upaya Amerika yang terus mempromosikan pesawat jet tempur siluman generasi kelimanya di antara sekutu NATO.

Lebih lanjut dia menyatakan bahwa negara-negara anggota aliansi seharusnya tidak memilih antara senjata NATO dan Eropa, tetapi keduanya harus saling melengkapi. Parly juga mencatat bahwa NATO tidak dapat memberikan kedaulatan negara-negara Eropa, tetapi negara-negara itulah yang harus memperoleh kedaulatannya sendiri. 

"Hari ini, Eropa belum memiliki alat militer untuk hidup seperti apa itu sebagai kekuatan ekonomi dan politik. NATO tidak akan pernah menjadi alat kedaulatan kita. Terserah Eropa untuk membangun kedaulatan mereka sendiri. Itu tidak akan terjadi dalam satu jentikan jari," katanya dalam sebuah wawancara dengan Le Journal du Dimanche, yang dikutip Senin 2 Desember 2019.

Parly sebelumnya mengkritik upaya pemaksaan AS terhadap anggota NATO untuk membeli senjata Amerika yang dikenal dengan sebutan "buy American". Dia pernah memperingatkan Washington pada Maret 2019 bahwa klausul utama dalam piagam NATO adalah "Pasal 5", bukan "Pasal F-35".

Pasal 5 NATO berbunyi: serangan terhadap satu atau lebih anggota NATO di Eropa maupun di Amerika maka dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota aliansi.

Menteri Parly mengomentari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini yang menyebut NATO organisasi "mati otak". Menurutnya, pernyataaan Macron adalah seruan untuk debat yang berguna dan sehat tentang dasar-dasar aliansi.

Dia menambahkan bahwa dialog semacam itu dapat dilakukan pada awal minggu ini di KTT NATO, yang akan diadakan pada 3 dan 4 Desember di London.

 


Sumber: Sindonews