RIAU24.COM -  JAKARTA - Partai Golkar mempersilahkan mantan narapidana mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum (caketum). Partai berlogo pohon beringin itu tidak akan menghalangi hak demokrasi seseorang hanya karena status hukum yang pernah disandang calon tersebut.

"Selama dia sudah menjalani proses hukum dan sebagainya tidak akan ada permasalahan," kata Ketua Komite Pemilihan Ketua Umum Golkar maman abdurahman di sela-sela sosialisasi tata cara pendaftaran bakal caketum di DPP partai di Slipi, Jakarta Barat pada Kamis (28/11).

Maman mengatakan, Golkar tetap akan memberikan kesempatan yang sama selama dia telah menjalani proses hukum. "Bagi kami selama proses setiap orang itu sudah melewati proses hukumnya bagi kami masih akan ada tahap verifikasi di internal kita. Tinggal catatan dia pernah melewati proses hukum," katanya seperti dilansir republika.

Maman menjelaskan, mengacu kepada AD/ART terkait pemilihan ketua umum Partai Golkar, setidaknya, ada tiga tahapan yang terdiri atas penjaringan, pencalonan, dan pemilihan. Dia melanjutkan, saat ini komitenya tengah menjalankan tahapan pertama yakni penjaringan bakal calon ketua umum partai Golkar.

Setidaknya, ada 14 syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap kader partai golkar yang memiliki niatan untuk maju sebagai Ketua umum DPP Partai Golkar periode 2019-2024. Beberapa syarat itu antara lain tidak pernah terlibat G 30 S/PKI, pernah menjadi pengurus partai tingkat pusat minimal 5 tahun dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus di tingkat provinsi dan/atau pernah menjadi pengurus pusat organisasi pendiri dan yang didirikan selama 1 periode penuh yang dibuktikan dengan copy surat keputusan.

Disamping itu, pendaftar wajib mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang disediakan oleh komite pemilihan. Maman melanjutkan, kader yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan yang tertera dalam proses penjaringan resmi menjadi bakal calon ketua umum Golkar.