RIAU24.COM -  Sejumlah anggota DPRD Riau melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau di jalan Palas Arengka II tepatnya tidak jauh  di bawah jembatan Siak II yang sebelumnya lahan Dinas PU untuk tempat peralatan. Kamis 28 November 2019.

Sidak itu dipimpin oleh wakil ketua DPRD Riau, Asri Auzar didampingi anggota DPRD Riau komisi IV Kelmi Amri, dan Komperensi.  Sidak berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT. 

Asri Auzar saat diwawancarai merasa geram dan emosi atas kinerja yang dilakukan oleh pihak kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan ruang (PUPR) . Dimana dalam Sidak itu Ia melihat Turap Masjid Raya Provinsi Riau itu dibangun asal-asalan yang tidak sesuai dengan standar bangunan. 

"Yang sebelah sini hampir roboh dan sebelah sini kayak cacing kayak ular keduanya silahkan periksa kalau tidak percaya, saya tidak bohong, " kata Asri kepada awak media dengan nada tinggi sambil menunjuk Turap yang bermasalah tersebut. 

Luapan kemarahan Asri ketika itu disaksikan langsung oleh Kepala  Bidang (Kabid) Tata Bangunan Dinas PUPR Zulkifli Rachman dan pihak kontraktor perusahaan yang dibarengi dengan pertanyaan terkait kondisi tersebut. 

"Saya juga melihat aset material berupa Sheet Pile (dinding tanah) milik provinsi Riau digunakan untuk Turap. Ini Kok berani-beraninya mereka mengambil aset tanpa adanya hitam diatas putih, "kesal Asri dihadapan orang ramai. 

Pada kesempatan itu Asri juga menanyakan kepada pihak kontraktor yang berada di lokasi terkait siapa yang memerintah mengambil Sheet Pile itu. 

"Pak Siapa yang menyuruh mengunakan aset negara ini (Sheet Pile. red) Jawab, "Tanya Asri. 

Pihak kontraktor yang berada dilokasi menjawab bahwa Ia mengaku diperintah Dinas PUPR untuk mengunakan Sheet Pile itu sehingga dipasang. Namun menurut Asri pengunaan aset negara itu tidak bisa langsung dipasang jika tidak adanya hitam diatas putih. Serta adanya perhitungan, tapi nyatanya ujuk-ujuk langsung dipasang. 

"Ini untung saja sudah ketahuan tapi kalau belum ini habis semua. Jadi secara aturan jika tidak ada perhitunganya hitam diatas putih dan pergantian tidak dibenarkan dan boleh dipasang apabila sudah diputihkan dan dibeli dan harganya sesuai dengan harga pasar,"ujarnya.

Jadi lanjut Asri apa yang ditemukaan ini, dirinya sangat prihatin dan sangat menyayangkan lantaran dikerjakan secara acak-acakan. Ia meminta kepada Gubernur Riau segera melakukan evaluasi terhadap pekerjaan di PUPR. 

" Temuan ini juga insyaallah akan saya naikkan pada pihak yang berwajib. Karena proyek ini sudah sangat memilukan karena pengerjaanya acak-acakan, "tuturnya.

Memang diakui Asri pembangunan ini sangat dibutuhkan masyarakat tapi yang mengerjakanya harus sesuai bested atau Standar Opersional (SOP) dalam bested itu bukan asal-asalan atau dengan mencuri aset negara tanpa adanya perhitunganya. 

"Dan soal pemutihan itu juga harus disetujui DPRD Riau jika itu melibihi Rp 5 Miliar, " jelasnya. 

Terkait soal total anggaran pembangunan masjid ini ketua DPD Demokrat Riau itu mengatakan pihaknya menganggarkan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk semuanya. 

Sementara itu ditempat yang sama anggota dewan Riau, Kelmi juga sangat menyayangkan pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau yang dikerjakan oleh PT Tri Jaya Permai (TJP)  sejak 2017 itu bermasalah. Dan sebagai tidaklanjutnya pihaknya akan memanggil Kadis PUPR Riau, dan konsultan perusahaan untuk memberikan kejelasan. 

"Kita akan panggil Kadis PU Riau dan konsultan perusahaan pelaksana pembangunan Masjid ini untuk mendengarkan ketetaranganya. Dan secepatnya akan kita panggil, "katanya.

Anggota DPRD Riau Komperensi juga mengatakan hal yang sama bahwa Dia sangat menyayangkan pembangunan Turap Masjid Raya Provinsi Riau yang menelan anggara cukup besar itu tidak memenuhi unsur struktur bangunan. 

"Jadi apa yang diadukan masyarakat terkait Turap ini benar dimana kita lihat bermasalah dan tidak sesuai dengan standar bangunan. Jadi kita  segera akan panggil dinas PUPR, "ujarnya.

Sementara itu  Kepala Bidang (Kabid) Tata Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Zulkifli Rachman beralasan Turap beton yang acak-acakan itu dikarenakan kondisi tanah sekitar yang tidak stabil. 

"Turap beton yang acak-acakan itu karena kondisi tanah yang tidak stabil. Tapi nanti akan kita perbaiki. Kalau soal pecurian aset
kita telah koordinasi dengan pimpinan, dan diperbolehkan dipakai, dan ini bukan dihilangkan, tapi nanti diganti,"paparnya.