RIAU24.COM -  Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar. Dalam rapat tersebut, KPK secara blak-blakan mengungkap banyak rekomendasi yang tak diindahkan pemerintahan Jokowi.

Pernyataan KPK ini berawal ketika pimpinan rapat, yakni Desmond Junaidi Mahesa bertanya apakah konsep pencegahan yang diberikan KPK kepada sejumlah lembaga pemerintahan diterima dengan baik atau tidak.

"Kalau konsep pencegahan yang dibebankan KPK kepada kelembagaan lain tak diikuti bullshit ya kan. Kan ini yang poin penting," tanya Desmond, seperti dilansir okezone, Rabu (27/11/2019).

Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, selama ini rekomendasi dari KPK ada yang dijalankan, namun banyak pula yang tidak. Bahkan kata dia, tak jarang rekomendasi KPK tak diindahkan oleh lembaga pemerintahan. "Contoh ESDM mereka ingin masang alat ukur berapa lifting minyak di Indonesia. Kita bilang enggak boleh karena tak efektif, tetap dilaksanakan," jawab Laode.

Kedua, KPK juga telah menyampaikan bahwa ada izin tambang lebih dari 10 ribu dan lebih dari 60 persen ilegal. Namun, hingga saat ini tidak ada satupun yang dihukum terkait hal itu. "Bahkan dari SDM misalnya untuk tambang yang ilegal saja kan mereka punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) itu sampai hari ini tak ada satu pun kasus yang diselidiki. Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, yang tidak tutup lubang tambangnya banyak," ungkapnya.

Ketiga, sambung Laode, rekomendasi untuk Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) supaya dibuka untuk umum, tapi hingga sekarang tidak dilakukan. "Bahkan itu putusan pengadilan tertinggi sudah dikuatkan sampai hari ini HGU-nya tak dibuka untuk umum," ujarnya.