RIAU24.COM - JAKARTA- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyebutkan, pengawasan terhadap kabinet yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak diperketat oleh semua kalangan masyarakat.

zxc1

Hal ini menyusul adanya permintaan uang Rp500 miliar dari sebuah partai politik kepada tokoh publik yang ingin disponsori menjadi menteri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh  Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta Humphrey Djemat.

Menurut Saut, bila tudingan ini benar adanya maka akan mempengaruhi kinerja para Menteri. Sebab, mereka akan fokus bagaimana mengembalikan uang ratusan miliar yang telah disetorkannya tersebut.

"Bisa dibayangkan apabila itu benar, tentu hitung dagang bisa terjadi, kepentingan melebar di luar visi presidennya dan seterusnya," kata Saut kepada wartawan, Senin (25/11/2019).

zxc2

Bagi Saut, tudingan yang dilemparkan oleh Humprey harus menjadi warning bagi publik untuk ketat dalam mengawasi kinerja para pembantu presiden itu.

"Kewajiban kita bersama untuk mengawal rombongan kabinet kali ini, sekecil dan sebesar apapun kompetensi kita masing-masing agar negeri ini cepat sejahtera dan memiliki daya saing karena sesungguhnya korupsi melemahkan daya saing dan menunda kesejahteraan," jelasnya.

Namun sayangnya, Saut enggan menjawab secara tegas apakah pihaknya akan mendalami hal tersebut ataukah tidak. Ia hanya menyebutkan, inilah pentingnya proses pemilihan pejabat publik yang mengedepankan integritas

"Melalui proses-proses rekrutmen, kaderisasi, menuju jenjang karir, proses kode etik atau code of conduct yang prudent sehingga framing yang tidak perlu, tidak muncul," katanya.

Sebelumnya, Humprey menyebutkan, ada calon menteri yang dimintai uang Rp500 miliar oleh sebuah partai politik. Permintaan tersebut agar parpol itu mau menyokongnya sebagai menteri.

Humphrey Djemat menyebutkan, calon menteri itu profesional dari kalangan non-parpol.

"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu. Tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengontribusi Rp 500 miliar," ucap Humphrey Djemat di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).

Sayangnya, ia menolak mengungkapkan sosok calon menteri tersebut dan juga parpol yang meminta kontribusi Rp500 miliar.

Dirinya hanya menyebutkan, permintaan itu ditolak sang calon menteri karena tidak memiliki uang.

Menjawab hal itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai, tudingan Humphrey tidak masuk akal.

"Enggak mungkin. Untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekadar jadi menteri? Kan ini secara logika juga tidak masuk akal," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).


"Menteri gajinya enggak sampai Rp 100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan?" ujar dia.

Pramono pun menegaskan, rekrutmen calon menteri dilakukan secara teliti dan hati-hati oleh Presiden Jokowi. Setiap calon yang diusulkan partai juga belum tentu diterima.

"Bahkan beberapa nama-nama yang cukup baik dan kredibel, dan juga nama besar, Presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu itu pasti isu yang pasti tidak akan bisa dibuktikan," kata dia. (R24/Bisma)