RIAU24.COM - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun mengkritik tentang banyaknya wakil menteri, staf khusus (stafsus) presiden hingga staf kementerian di periode kedua Jokowi memerintah.

"Iya itulah paradoksnya. Di satu sisi Presiden mengatakan bahwa dia ingin merampingkan birokrasi, tapi di sisi yang lain dia mengangkat akomodasi politik yang luar biasa," kata Refly dikutip dari Rmol.id.

Refly sendiri mempertanyakan terkait langkah Jokowi yang diklaim untuk meringankan beban kerja kepala negara dan juga para pembantunya di kementerian.

zxc1

"Apakah beban kerja periode ini akan jauh lebih sulit, lebih complicated dibandingkan beban kerja periode pertama? Harusnya jauh lebih mudah," ujarnya lagi.

Dia juga tidak melihat beban kerja yang lebih di periode keduanya ini. Sebab, pemerintah dan para pembantunya hanya meneruskan program kerja yang sempat terbengkalai pada periode sebelumnya.

"Tapi yang terjadi tidak demikian. Ternyata, membutuhkan politik akomodasi yang luar biasa. Dengan wamen-wamen yang 12 orang tersebut, dengan staf khusus yang banyak, nanti belum lagi menteri-menteri akan menunjuk staf khusus sendiri," jelasnya.
zxc2

"Dan ini menurutnya saya akhirnya tidak efektif, negara ini seperti event organizer yang memperbanyak panitianya, padahal kegiatan tersebut bisa dilaksanakan oleh beberapa orang saja, di luar negeri EO cuman beberapa orang kita seabrek-seabrek itu kebiasaan kita gitu," tutur Refly Harun.