RIAU24.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, William menjadi sorotan karena mengunggah anggaran janggal soal pengadaan lem aibon, pengadaan ballpoint, anggaran pengadaan komputer, server, hingga perangkat penyimpan data digital cerdas di akun Twitternya.

Akibatnya, dia dilaporkan oleh Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan), Sugiyanto ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta. Dan BK memanggil William untuk meminta klarifikasinya.
zxc1

Kemudian, nasib dia akan ditentukan oleh Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi. BK DPRD Jakarta, Achmad Nawawi menyebut BK hanya memberikan rekomendasi kepada pimpinan dewan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik William, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Pimpinan yang memutuskan apakah ada pelanggaran kode etik. BK hanya merekomendasikan aja," kata Achmad dikutip dari Tempo.co, Jumat, 15 November 2019.

Pihaknya akan menggelar rapat untuk menyimpulkan apakah William telah melanggar kode etik dewan. William  sendiri diduga melanggar kode etik lantaran mengunggah rancangan plafon anggaran DKI yang dinilai janggal DKI melalui media sosial.

zxc2

Dia menargetkan rapat dilaksanakan pada Senin atau Selasa pekan depan. Dalam rapat itulah sembilan anggota BK bakal menghasilkan satu rekomendasi untuk diteruskan kepada pimpinan dewan.

Dia juga memaparkan ada tiga jenis sanksi, yakni teguran lisan, teguran tertulis, dan rekomendasi untuk diberhentikan. "Setelah dapat kesepakatan kesimpulannya seperti apa, itu untuk bahan laporan kepada pimpinan," tuturnya.