RIAU24.COM -  Hingga saat ini,perihal 'pencekalan' yang dialami Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab, masih simpang siur. Sejak pria yang akrab disapa HRS itu kembali mengungkapkan perihal pencekalannya, sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah.

Beberapa pihak yang terkait dengan urusan itu, kebanyakan malah mengaku tidak tahu menahu terkait pencekalan itu. Bahkan saat sidang di Komisi I DPR RI, Selasa 12 November 2019 siang tadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, masalah pencekalan HRS itu akan menjadi domain Menkopolhukam Mahfud MD.

Hal ini juga menjadi perhatian Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Menurutnya, dirinya akan mempelajari klaim Habib Rizieq soal 'pencekalan' ke Indonesia. Selain itu, Prabowo juga akan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena tadi Pak Prabowo sampaikan akan beliau pelajari dan beliau akan berdiskusi dengan Pak Presiden Jokowi. Tadi beliau sampaikan di Istana beliau akan pelajari permasalahan ini," ungkap Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik, Sosial-Ekonomi, dan Hubungan Antar-Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dilansir detik, tidak hanya itu, Prabowo akan berkoordinasi dengan pihak lain seperti Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Termasuk dengan pihak Arab Saudi.

"Tapi seperti tadi disampaikan Pak Prabowo langsung ketika di Istana beliau akan pelajari karena sebagai beliau memahami masalah Habib Rizieq ini kan kemudian beliau ingin melihat perspektif dan kondisi dari sisi pihak kita, pemerintah dalam hal ini misalnya BIN, pihak Arab Saudi juga nanti kemudian Kemenlu, dan sebagainya," tambah Dahnil.

Menlu Enggan Komentar
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi enggan menjelaskan secara detail soal 'pencekalan' Habib Rizieq tersebut. Usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, ia hanya  menyebutkan, Menkopolhukam Mahfud MD sedang mencari informasinya.

Meskipun demikian, Retno memastikan Rizieq masih memegang paspor Indonesia. "Sedang dicari informasi. Paspor, beliau masih memegang paspor WNI," jelasnya.

Jawaban senada disampaikan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon. Effendi awalnya mengungkapkan jawaban Retno dalam raker tertutup dengan Komisi I perihal pencekalan Rizieq.

Menurutnya, Retno menyebut pemerintah sudah sepakat soal pencekalan Rizieq akan dijelaskan oleh Menko Polhukam.

"Dari penjelasan beliau (Menlu) bahwa tidak ada kelembagaan Kemlu dalam hal surat-menyurat dan kepentingan terhadap masalah Saudara Habib Rizieq," ungkap Effendi.

Untuk diketahui, pengakuan HRS soal pencekalan yang dialaminya, termuat dalam YouTube Front TV. Dia menekankan sama sekali tidak melakukan pelanggaran di Arab Saudi.

"Saya dilarang berpergian ke Saudi, bahkan ini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan. Jadi sekali lagi, saya dicekal di sini bukan karena saya lakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan sesuatu kejahatan di Saudi ini, tidak. Karena alasan keamanan," terangnya, seperti tampak pada cuplikan video YouTube Front TV, yang dilansir Minggu (10/11). ***