RIAU24.COM -  Pihak  Komisi III DPRD Provinsi Riau yang membidangi perpajakan, kembali akan memperjuangkan dana pajak Cride Palm Oil (CPO) untuk tambahan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) pemprov Riau. Dalam upaya itu, komisi akan menggandeng  5 daerah lain penghasil kelapa sawit terbesar. 

"Untuk melakukan itu kita juga akan mengusulkan ke DPR RI agar merevisi UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), " kata ketua komisi III Husaimi Hamidi. Senin 11 November 2019.

Dijelaskan Husaimi Hamidi lima provinsi yang akan digandeng itu ialah Kaltim, Kalbar, Jambi , Sumsel dan Sumut. Kelima daerah itu akan di gagas Pembentukan asosiasi untuk memperjuangkan dana bagi hasil (DBH) CPO. 

"langkah ini diambil untuk membantu pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan pendapatan daerah. Apalagi, selama ini, DBH Riau dari hasil migas kerap mengalami tunda salur serta kerugian lingkungan akibat pabrik kelapa sawit seperti Karhutla, pencemaran udara dan lain-lain, " pungkasnya. 

Sebagai langkah awal, pihaknya kata politisi PPP itu akan mengunjungi Kalimantan Timur untuk berdiskusi bersama DPRD setempat. Kemudian akan melanjutkan ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Sumatera Utara (Sumut) dan Jambi.

"Setelah satu per satu DPRD daerah itu di kunjungi akan kita usulkan ke DPR RI dan Desember diharapkan sudah masuk ke Banleg DPR RI, " tutupnya.