RIAU24.COM -  Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Fondation, Haris Azhar mempertanyakan, kapasitas Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Tanjung yang melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ke polisi atas tuduhan rekayasa penyiraman air keras.

"Sebetulnya orang ini ahli medis bukan, lalu tetangganya atau pengurus lingkungan yang tahu soal lokasi juga bukan, dia ahli IT atau jurnalis juga bukan. Jadi sebetulnya orang ini tidak punya profesional standing,"katanya melansir dari Akurat. co.  Sabtu 9 November 2019.

Menurut Haris, politikus PDIP itu hanya menebar sensasi kepada publik. Akan tetapi, dengan tindakannya tersebut seperti mengingatkan kembali memori masyarakat terhadap kasus Novel.

"Jadi memang boleh dibilang mengisi satu kabel kebisingan aja di ruang publik kita. Tapi sisi positifnya bagus juga ya ada orang kayak begini makin menunjukan dan mengingatkan publik,"ujarnya.

Sebab, sebagain besar masyarakat memberikan perhatian lebih dan rasa empati terhadap Novel sebagai korban penyiraman air keras. Serta mencerminkan kegagalan penegak hukum mengungkap kasus itu.

"Sebetulnya publik itu punya empati yang cukup tinggi terhadap Novel, dengan munculnya orang seperti ini makin menunjukan bahwa pepesan kosong disekitar istana dan juga penegak hukum makin terasa,"pungkas mantan Koordinator KontaS itu.