RIAU24.COM -  Rencana Presiden Jokowi menambah 6 wakil menteri (wamen), mulai dikritik. Salah satunya datang dari peneliti senior LIPI, Siti Zuhro. Menurutnya, rencana itu bisa mengganggu birokrasi, apalagi jika hanya memenuhi politik akomodasi.

Tak hanya, struktur kabinet yang gemuk, juga bisa mengakibatkan pemborosan. Apalagi jika fasilitas yang diterima wamen sama dengan yang diterima para menteri.

"Dengan penambahan wamen yang sangat banyak tentunya akan berpengaruh terhadap kelincahan birokrasi. Apalagi kalau rekrutmen itu didasarkan atas kepentingan politik akomodasi belaka, ini akan mengganggu kinerja birokrasi," lontar Siti, Sabtu 9 November 2019.

Namun demikian, Siti menyadari ada pos-pos kementerian yang memang memerlukan posisi wamen. Di antarana Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.

Tak hanya itu, Siti juga mengatakan, penambahan kursi wamen akan berpengaruh terhadap pemborosan anggaran negara. Apalagi fasilitas wamen sama dengan yang diterima oleh menteri.

"Pastinya berpengaruh terhadap anggaran karena wamen pejabat yang satu poin di bawah menteri. Fasilitas yang diterima juga tak jauh dari yang diterima menteri," jelasnya.

Kabinet gemuk Jokowi ini dianggap bakal menyulitkan birokrasi yang minim struktur tapi kaya fungsi. Seharusnya, lanjut dia, jabatan Sekjen hingga Dirjen bisa didorong untuk membantu kerja menteri.

Sebelumnya, rencana penambahan pos wakil menteri itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurutnya, ada kemungkinan Presiden Jokowi menambah enam wakil menteri lagi di Kabinet Indonesia Maju. Namun, Moeldoko belum menyebut menteri apa saja yang bakal punya wakil.

Dia mengatakan kemungkinan penambahan enam wakil menteri itu merupakan pengembangan. Saat ini sosok wamen-nya sedang dicari. ***