Menu

Ngotot Tempatkan 800 Tentara di Ladang Minyak Suriah, Donald Trump Panen Kecaman

Satria Utama 8 Nov 2019, 10:03
Pasukan Amerika Serikat berjaga di sekitar ladang minyak di al-Omar, Deir ez-Zor, Suriah. Foto/REUTERS/Rodi Said/File Photo
Pasukan Amerika Serikat berjaga di sekitar ladang minyak di al-Omar, Deir ez-Zor, Suriah. Foto/REUTERS/Rodi Said/File Photo

RIAU24.COM -  Sumber-sumber Pentagon mengatakan sebanyak 800 tentara Amerika akan ditempatkan di Suriah untuk melindungi ladang minyak negara itu. Rencana ini mendapat kecaman dari Pemerintah Bashar al-Assad sebagai penguasa sah Suriah.

Salah seorang pejabat administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa sebanyak 800 tentara akan ditempatkan di Suriah dengan rincinan, sekitar 600 tentara ditempatkan di wilayah timur laut yang dikuasai Kurdi dan 200 tentara saat ini di al-Tanf.

Trump sendiri telah berkali-kali mengatakan bahwa AS sedang "menjaga minyak". Namun Gedung Putih dan Pentagon sejauh ini tidak dapat menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan itu. Menteri Pertahanan Mark Esper mengatakan pada hari Jumat bahwa ia "menginterpretasikan" pernyataan Trump yang berarti militer harus menolak akses ISIS terhadap ladang-ladang minyak di Suriah.

Senator Tim Kaine, seorang politisi Partai Demokrat asal Virginia, menyebut misi tentara AS itu sudah salah arah."Mempertaruhkan nyawa pasukan kita untuk menjaga rig minyak di Suriah timur tidak hanya sembrono, itu juga tidak diizinkan secara hukum," kata Kaine kepada The Associated Press.

"Presiden Trump mengkhianati sekutu Kurdi kami yang telah berperang bersama tentara Amerika dalam pertempuran untuk mengamankan masa depan tanpa ISIS, dan sebagai gantinya memindahkan pasukan kami untuk melindungi rig minyak," ujarnya, yang dilansir Military Times, Kamis (7/11/2019).

Senator Kaine telah mengajukan keberatan terhadap administrasi Trump soal penggunaan AUMF sebagai dasar untuk perang melawan pemerintah Suriah yang berdaulat. Jenis tindakan itu, menurutnya dan yang politisi lainnya, memerlukan persetujuan Kongres.

Sebelumnya, Rusia juga telah mempertanyakan rencana Washington untuk mempertahankan pasukannya di ladang minyak dan menganggap eksploitasi minyak di negara itu sebagai tindakan ilegal.***