RIAU24.COM - JAKARTA- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyarankan, agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak meninggalkan sistem digital dalam penganggaran atau e-budgeting.

zxc1

Apalagi, sistem e-budgeting di DKI Jakarta adalah yang terbaik di Indonesia setelah Kota Surabaya. "Karena KPK sering mencontohkan e-budgeting DKI Jakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia," kata Syarif saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Minggu (3/11/2019).

Syarif pun menjelaskan, salah satu hal yang patut disyukuri dari sistem e-planning/e-budgeting terditeksi anggaran-anggaran aneh. "Yang dapat dipantau masyarakat sehingga tidak masuk dalam APBD," jelasnya.