RIAU24.COM -  JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting yang diwariskan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Sistem tersebut, kata Anies, punya banyak kelemahan yang membuka peluang Mark up anggaran.

Menanggapi tudingan itu, Ahok enggan berkomentar banyak. Namun ia meyakinkan melalui sistem e-budgeting  semua orang mengetahui pengeluaran ABPD DKI. "Aku tidak mau berkomentar, sudah lupa, yang pasti karena e-budgeting semua orang tahu pengeluaran APBD DKI," kata Basuki (Ahok) lewat pesan singkat pada wartawan di Jakarta, Kamis.

Ahok mengaku sudah lupa mengenai tata cara penganggaran dengan sistem e-budgeting yang dilaksanakan di era dia menjabat. Terlebih beberapa waktu ia harus mendekam di Mako Brimob karena pasal penistaan agama.

"Yang pasti karena e-budgeting itu, semua orang yang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan datanya, mulai dari pembelian pulpen, aibon, hingga UPS (uninterruptiblepower supply)," ucapnya.

Menurutnya, sistem tersebut bisa berjalan baik bergantung pada sumber daya manusia (SDM). "Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling," ujarnya. "Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, yaitu transparansi sistem yang ada," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar atau smart  sehingga menghasilkan anggaran janggal.